SARING KELUHAN MASYARAKAT, PERWAKILAN OMBUDSMAN RI PROVINSI BANTEN LAKUKAN KEGIATAN OMBUDSMAN ON THE SPOT DI KECAMATAN MAUK

Salam-indonesia.com Tangerang – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten melaksanakan kegiatan Ombudsman On The Spot di Kantor Kecamatan Mauk. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Fadli Afriadi serta didampingi Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Sirojudin dan Asisten Muda Harri Widiarsa.

Kegiatan Ombudsman On The Spot adalah salah satu program dalam rangka upaya peningkatan jumlah akses masyarakat terhadap Ombudsman RI dan memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan secara langsung kepada Ombudsman, Rabu (23/05/2024).

Selain itu, guna mensosialisasikan tugas fungsi dan kewenangan Ombudsman serta mendorong partisipasi masyarakat secara langsung dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Fadli Afriadi menyampaikan,” terimakasih kepada Kecamatan Mauk yang telah bersedia menerima Tim Ombudsman, untuk melaksanakan kegiatan Ombudsman On The Spot. Dengan adanya kegiatan ini, Masyarakat bisa lebih mengenal Ombudsman dan berani menyampaikan keluhan terkait Pelayanan Publik kepada Ombudsman.

“saya mengucapkan terima kasih kepada Kecamatan Mauk yang telah bersedia menerima Tim Ombudsman dan juga kepada perwakilan dari Pemerintah Desa Se-Kecamatan Mauk, Perwakilan Tokoh Masyarakat serta Perwakilan Tokoh Pemuda yang turut hadir dalam kegiatan Ombudsman On The Spot ini,” Ucap Fadli.

“saya berharap bisa mendengar langsung dari masyarakat dan/atau dari perangkat desa yang hadir terkait permasalahan apa saja yang sering dikeluhankan oleh masyarakat di Kecamatan Mauk selama ini.
“salah satu alasan kenapa kegiatan Ombudsman On The Spot dilaksanakan di Kecamatan Mauk adalah karena wilayah Kecamatan Mauk masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2),” Tambahnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Fadli Afriadi menyampaikan bahwa dalam proses pembebasan lahan untuk PSN Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) pemerintah harus melakukan tugas dan fungsinya, diantaranya yaitu melakukan kontrol atas proses pembebasan lahan tersebut, jangan sampai proses pembebasan lahan tersebut malah merugikan masyarakat, karena seharusnya dengan adanya PSN tersebut dapat berdampak positif kepada masyarakat diantaranya adalah dengan mendapatkan ganti rugi yang layak.
“terkait pemasalahan tersebut, kami memandang pemerintah harus melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan kontrol atas pembebasan lahan masyarakat sehingga masyarakat tidak dirugikan atas adanya pembebasan lahan tersebut,” Tutur Fadli.

“Yang harus difikirkan bersama adalah terkait mata pencaharian masyarakat yang lahannya dijual kepada pengembang, karena yang dibebaskan itu kan sawah, ladang dan tambak, yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian masyarakat. Jadi ketika sawah, ladang dan tambaknya terjual jangan sampai masyarakat juga kehilangan potensi pencahariannya,” Ujarnya.

Untuk permasalahan kegiatan operasional kendaraan pengangkut tanah yang mengakibatkan jalan berdebu dan licin serta jam operasionalnya tidak sesuai aturan, sebenarnya sudah ada aturannya berupa Peraturan Bupati, jadi tinggal disampaikan laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

“mengenai permasalahan jalan licin dan berdebu yang diakibatkan kendaraan pengangkut tanah urugan kan sudah ada aturannya secara jelas, termasuk aturan jam operasionalnya. Sampaikan pengaduan kepada instansi yang bewenang,” Jelasnya

Fadli menyampaikan pesan, agar masyarakat tidak ragu menyampaikan laporan atau keluhan kepada Ombudsman terkait permasalahan pelayanan publik. Terutama jika masyarakat tidak memperoleh tanggapan yang semestinya dari instansi terkait,” Tutup Fadli.

Kasi Pemerintahan Kecamatan Mauk Ahdiyatul Hijah selaku perwakilan dari Kecamatan Mauk menyampaikan,” terimakasih kepada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten yang telah memilih Kecamatan Mauk untuk melaksanakan kegiatan Ombudsman On The Spot di Kecamatan Mauk.

“saya mewakili Pak Camat, mengucapkan terimakasih atas kehadiran Tim Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Benten, yang mau melaksanakan kegiatan Ombudsman On The Spot di Kantor Kecamatan Mauk, semoga dengan kehadiran Ombudsman bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga bisa menampung keluhan-keluhan masyarakat di Kecamatan Mauk,” ungkapnya.

Salah satu perwakilan dari perangkat Desa menyampaikan,” Bahwa selama ini pemerintah desa sering menerima keluhan dari masyarakat, terkait pembebasan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2). Adapun pemasalahan yang sering dikeluhkan masyarakat, terkait harga yang ditawarkan oleh pengembang untuk membeli lahan masyarakat sangat murah, bahkan ada yang di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Selain itu, yang dikeluhkan masyarakat adalah terkait adanya pengurugan lahan warga oleh pengembang, padahal lahan tersebut belum dilakukan jual beli atau diberikan ganti rugi,” Jelasnya.

“Pemerintah Desa itu ya karena yang paling dekat dengan masyarakat maka masyarakat menyampaikan keluhan banyaknya kepada pemerintah desa. Adapun yang dikeluhkan adalah terkait harga yang ditawarkan pengembang dan juga pengurugan pada lahan warga yang belum dilakukan jual beli, ” ujarnya.

Tokoh Pemuda menyampaikan,” Selain permasalahan tersebut yang sering dikeluhkan masyarakat, permasalahan lainnya adalah terkait aktivitas kendaraan Dum Truk pengangkut tanah urugan yang mengakibatkan jalan berdebu dan licin sehingga membahayakan masyarakat, selain itu juga terkait jam operasional kendaraan tersebut yang sering beroperasi pada siang hari, padahal sudah jelas ada Peraturan Bupati yang mengatur terkait jam operasional angkutan barang yang dibatasi dari jam 22.00 WIB (jam sepuluh malam) hingga jam 05.00 WIB (jam lima pagi),” Ungkapnya.

(Redaksi)